Limbah Elektronik, Siapa yang bertanggung jawab?

Perkembangan teknologi akan memiliki dampak yang beragam terhadap manusia dan alam sekitarnya. Kenyamanan, kemudahan, kesenangan adalah beberapa dampak positif yang dirasakan oleh manusia. Komunikasi jarak jauh yang biasanya hanya bisa dilakukan melalui surat menyurat paket POS, dengan produk teknologi handphone yang semakin murah komunikasi tersebut menjadi terasa sangat mudah dan cepat; dengan teknologi internet dan perangkat pendukungnya, e-mail atau electronic mail menjadi salah satu pilihan utama dalam mengirimkan surat atau pesan yang relatif panjang dan resmi. Dan teknologi-teknologi lain yang semakin hari semakin hari semakin murah dan canggih, TV, DVD player, peralatan rumah tangga, mainan anak, alat bantu listrik, dan lain sebagainya.  Semua itu adalah produk teknologi yang tidak bisa dicegah perkembangan dan keberadaannya terkait dengan tuntutan dan kebutuhan.

Selain memberikan dampak positif, juga ada beberapa hal jika penangannya tidak dilakukan akan memberikan dampak negatif. Semakin murah dan beragamnya teknologi elektronika, akan membuat semakin banyaknya pengguna teknologi ini. Jika semakin banyaknya pengguna teknologi ini, memberikan peluang besar semakin banyaknya limbah elektronika. Pencemaran lingkungan yang berdampak selain merusak lingkungan itu sendiri juga kesehatan sekitarnya. Seluruh produk elektronika, seperti pada tulisan yang dimuat di Harian Batam Pos,  Sabtu, 04 Juli 2009 dengan topik “Mengenal RoHS” tidak bisa dihindari dari penggunaan bahan berbahaya (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, daPBDE). Penggunaan bahan berbahaya ini tentunya sudah diatur agar konsentrasinya tidak melebihi konsentrasi maksimum yang sudah ditetapkan dalam standar. Pembatasan konsentrasi ini tentunya mempertimbangkan keamanan dan kesehatan bagi pengguna produk tersebut.

Walaupun penggunaan bahan berbaya ini sudah dibatasi, sebagaimana yang termuat dalam kebijakan Uni Eropa DIRECTIVE 2002/95/EC tentang pelarangan dan pembatasan penggunaan bahan berbahaya (logam berat) atau dikenal dengan RoHS, tetapi tetap saja akan memberikan dampak buruk jika saja penangan limbah produk elektronika ini tidak dilakukan dengan baik. Sebagai contoh: Kota Guiyu di daratan China adalah rumah bagi 5500 industri rumahan yang mengolah bagian-bagian dari elektronik bekas, yang dikenal dengan sebutan e-waste (limbah elektronik). Berdasarkan data dari situs lokal, wilayah tersebut setiap tahunnya mengolah sekitar 1.5 juta ton limbah yang terdiri dari limbah komputer, ponsel maupun perangkat elektronik lainnya. Industri tersebut menjadi lapangan pekerjaan yang menggiurkan bagi masayarakat di Guiyu. Tetapi tanpa disadari, efek ekspos racun dari tumpukan limbah elektronik akan sangat berbahaya bagi pekerja, juga alam sekitar jadi tercemar dengan banyaknya bahan beracun dipakai dalam pembuatan perangkat elektronik. Laporan kesehatan dari wilayah Guiyu menyebutkan banyak anak-anak yang menderita karena tingginya tingkat pencemaran lingkungan akibat timah. Kemudian laporan dari universitas Shantou, Guiyu memiliki tingkat penderita penyakit kanker yang disebabkan oleh dioksin paling tinggi di dunia dan peningkatan pada kasus keguguran pada wanita hamil.

Jalur pemaparan bahan kimia berbahaya ini bisa melalui berbagai cara, diantaranya: Penyerapan secara langsung dari produk, seperti dengan jalan menggigit salah satu bagian dari produk, menghirup, dan proses pelepasan bahan kimia berbahaya ke air, atmosfer dan tanah dari produk yang dibuang dan dengan cepat diambil oleh manusia dan ekosistem melalui rantai makanan. Banyak sekali bahaya akibat terkontaminasinya tubuh kita dengan bahan berbahaya ini, diantaranya: kanker, ginjal, kerusakan jaringan tubuh secara permanent, iritasi usus, hati, kerusakan saluran metabolik, hipertensi darah, hiperaktif, kerusakan otak, lumbago, kerusakan tulang karena tulang menjadi lunak dan keracunan kronis, dan lain sebagainya.

Di Eropa, kebijakan penanganan limbah elektronik ini sudah diatur dalam di DIRECTIVE 2002/96/EC tentang penanganan limbah peralatan elektronik dan listrik atau WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment). Dalam kebijakan tersebut selain diatur tentang bagaimana penanganan limbah elektronik, juga menjelaskan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam menangani limbah tersebut. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanganan limbah elektronik ini adalah produsen, distributor dan pemerintah sendiri. Produsen dan distributor dituntut untuk menangani limbah elektronik jika peralatan elektronik yang dimiliki oleh konsumen sudah tidak digunakan lagi/menjadi limbah, serta menanggung seluruh biaya pengolahannya. Untuk menghindari jika ada sebuah perusahaan tidak bisa melanjutkan usahanya atau dengan kata lain bangkrut, maka pemerintah mewajibkan setiap perusahaan memiliki bank garansi dari bank-bank yang sudah ditentukan, agar setiap produk yang akan dipasarkan di Eropa memiliki garansi pengolahan limbahnya. Implikasi dari penerapan kebijakan ini, setiap produk elektronika yang beredar di Eropa relatif menjadi lebih mahal dibanding dengan produk elektronika yang beredar di luar Eropa karena ada biaya untuk mengkover pengolahan limbah dari produk elektronik tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan, sekitar 20 sampai 50 juta ton limbah elektronik dihasilkan per tahunnya. Negara-negara maju, terutama Uni Eropa menjadi kewalahan dalam melakukan pengolahan/penanganan limbah elektronik, karena tingkat konsumsi produk elektronika semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, 70 persen dari limbah yang beredar di Eropa dibuang di negara-negara miskin dan berkembang. Menurut studi lembaga lingkungan Greenpeace, pada tahun 2010 akan terjadi peningkatan ratusan persen jumlah limbah elektronik di negara berkembang. Ekspor limbah mudah terjadi karena lemahnya regulasi di negara -negara itu, semisal di China, Filipina atau Vietnam. Indonesia sendiri akan menjadi negara potensial penerima limbah tersebut, jika saja pemerintah tidak memperketat regulasi limbah elektronika.

Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi seperti yang diterapkan di Uni Eropa, tetapi paling tidak harus sudah mulai fokus dalam menangani limbah elektronika. Mulai dari pengawasan dan penerapan aturan yang ketat terhadap impor elektronika ilegal, pembuatan produk hukum dan kebijakan yang jelas tentang pengolahan limbah elektronika, serta yang paling penting adalah implementasi produk hukum atau kebijakan secara konsisten. Tetapi bukan saja hanya pemerintah yang harus memikirkan permasalahan ini, kita sebagai warga negara harus memiliki kesadaran yang tinggi akan bahayanya limbah elektronika. Kesadaran ini dapat diterapkan dengan:

  • Mengurangi pembelian alat elektronik yang tidak menjadi prioritas.
  • Beli produk yang dapat di-upgrade dengan mudah.
  • Jika tidak rusak, tidak perlu beli HP baru
  • Pilih baterai yang bisa diisi ulang (rechargeable). Walaupun sedikit lebih mahal, tapi bisa dipakai ulang.
  • Olah limbah elektronika kamu secara ramah lingkungan. Cari informasi tempat pendaurulangan limbah elektronika

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa meminimalisir limbah elektronika yang ada di sekitar kita.

Advertisements

2 thoughts on “Limbah Elektronik, Siapa yang bertanggung jawab?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s